Manado (23/04) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan regulasi daerah melalui pelaksanaan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil ini difokuskan pada Ranperbup tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD UPTD Puskesmas serta Ranperbup tentang Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
Rapat harmonisasi ini merupakan bagian dari proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi guna memastikan kedua regulasi tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, yang didampingi Ketua Tim Harmonisasi II, Arther Moniung. Dalam sambutannya, Apri menyampaikan sejumlah agenda strategis terkait sinkronisasi regulasi dari Kementerian Hukum yang akan dijalankan tahun ini. Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas komitmennya dalam mendorong penyusunan regulasi yang berkualitas, khususnya terkait penguatan layanan kesehatan melalui BLUD.
Tim Harmonisasi II yang terdiri dari para Perancang Peraturan Perundang-undangan, yakni Arther Moniung, Chatrina Tumanken, Billy Rompas, dan Renatus Hontong, turut memberikan telaahan mendalam terhadap substansi kedua Ranperbup tersebut. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, hadir Asisten Administrasi Umum Hardiman Pasambuna beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan dr. Minami Manoppo beserta tim, Kabag Kesra Yuli Modeong, serta Kabag Hukum Chandra Saniman dan jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum menegaskan bahwa urgensi penetapan Ranperbup tentang SPM BLUD UPTD Puskesmas sangat krusial, baik dari aspek kepatuhan terhadap regulasi maupun peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, penerapan BLUD wajib didukung dengan pengaturan SPM oleh kepala daerah. Sementara itu, Ranperbup tentang Pola Tata Kelola BLUD menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan yang fleksibel, akuntabel, dan transparan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pola tata kelola tersebut akan mengatur hubungan kerja antara kepala perangkat daerah, dewan pengawas, pejabat pengelola, hingga pegawai, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Dalam proses harmonisasi, tim perancang memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait penyempurnaan substansi, teknik penulisan, serta pengaturan dalam lampiran yang perlu disesuaikan agar lebih sistematis dan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan.
Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi sebagai bentuk komitmen bersama antara Kanwil Kemenkum Sulut dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menindaklanjuti perbaikan yang telah disepakati, demi menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berdampak nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
