Manado (23/04) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti secara daring kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan bertajuk Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Daerah melalui Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini menjadi wadah penguatan kapasitas teknis sekaligus pengantar fundamental bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam memahami esensi analisis kebijakan publik di lingkungan instansi pemerintah. Melalui forum ini, peserta didorong untuk meningkatkan kualitas analisis yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, dalam sambutannya menegaskan bahwa kebijakan yang berkualitas lahir dari peran strategis Analis Kebijakan yang mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam rancangan regulasi. Ia menekankan pentingnya memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif.
Materi inti disampaikan oleh dua narasumber yang memberikan perspektif akademis dan praktis. Sarmin mengulas pentingnya landasan ilmiah dalam perumusan kebijakan publik, dengan menekankan penggunaan bukti empiris sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Widhi Novianto memberikan penguatan terkait standar kompetensi Analis Kebijakan serta teknik penyusunan policy brief yang efektif guna menghasilkan rekomendasi strategis bagi pimpinan.
Forum berlangsung interaktif dengan diskusi yang menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Analis Kebijakan di daerah, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal. Pertukaran gagasan ini memperkaya pemahaman peserta dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif.
Kegiatan ditutup dengan penegasan pentingnya kolaborasi antara praktisi hukum di Kantor Wilayah dan kalangan akademisi. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas analisis kebijakan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
