Manado (22/04) - Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengikuti secara daring kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui platform Zoom Meeting, dalam tajuk Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah Kalimantan Barat (Pengantar Analisis Kebijakan Publik).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat kapasitas teknis sekaligus memberikan pemahaman fundamental bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, khususnya dalam menggali esensi analisis kebijakan publik di lingkungan instansi pemerintah. Melalui forum ini, peserta diajak untuk memperdalam peran analis kebijakan sebagai aktor penting dalam proses perumusan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
Acara dibuka dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki posisi krusial sebagai penghubung antara realitas di lapangan dengan proses formulasi regulasi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat.
Materi inti disampaikan oleh dua narasumber ahli yang memberikan perspektif komprehensif, baik dari sisi akademis maupun praktis. Ira Patriani, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura, mengulas pentingnya pendekatan teoretis dalam analisis kebijakan publik, serta urgensi riset yang mendalam untuk memetakan persoalan publik secara tepat. Sementara itu, Widhi Novianto dari Lembaga Administrasi Negara menekankan aspek praktis melalui penguatan standar kompetensi Analis Kebijakan serta teknik penyusunan policy brief yang efektif dan strategis.
Forum berlangsung interaktif dengan diskusi yang menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Analis Kebijakan di daerah, terutama dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal yang dinamis. Hal ini menjadi perhatian penting dalam menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan penegasan akan pentingnya kolaborasi antara praktisi di lingkungan Kantor Wilayah dan kalangan akademisi. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas analisis kebijakan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
