MANADO — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Apri Listiyanto, mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Analis Kebijakan dalam Legal Policy Hub”, Kamis (9/10).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dibuka oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady. Dalam kesempatan itu, Andry menyampaikan pentingnya penguatan kompetensi analis kebijakan baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam paparannya berjudul “Peran Legal Policy Hub dalam Meningkatkan Kapasitas Analis Kebijakan”, Andry menjelaskan bahwa hasil kajian yang disusun oleh para analis dapat diunggah dan dibagikan kepada pimpinan serta rekan analis lainnya melalui platform Legal Policy Hub. "Langkah ini diharapkan dapat memperkuat jaringan profesional serta mempercepat proses pertukaran informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Kita ingin memiliki analis kebijakan yang kompeten dan mampu menghasilkan rekomendasi berkualitas. Dengan begitu, kebijakan yang lahir akan lebih berdampak dan relevan bagi masyarakat," ujar Andry.
Lebih lanjut, Andry memaparkan empat fokus utama dalam pengembangan lingkungan Policy Hub, yaitu:
1. Membangun jaringan profesional antara analis kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk memperluas kolaborasi dan pertukaran pengalaman;
2. Meningkatkan akses data dan dokumen kebijakan agar hasil kajian dapat dicari dengan lebih cepat dan terintegrasi;
3. Menjaga konsistensi dan meningkatkan kapasitas analis kebijakan melalui pelatihan dan asesmen berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang akan berdampak langsung pada perumusan kebijakan publik yang lebih efektif.
Selain itu, Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo, yang turut hadir sebagai narasumber menyampaikan paparan bertajuk “Kajian Berkualitas Mendorong Kebijakan Berdampak”.
Eko menekankan bahwa Legal Policy Hub tidak hanya sekadar wadah koordinasi, tetapi juga merupakan rute kolaborasi nyata yang dapat menghubungkan berbagai pihak dalam menyusun kebijakan publik yang berkualitas. Menurutnya, keberhasilan kebijakan publik akan tercapai jika pemerintah mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengadopsi pembelajaran dari inisiatif di sektor publik maupun privat.
“Penting bagi kita untuk menciptakan ruang kolaborasi yang mendorong pertukaran pengetahuan dan sumber daya antar pemangku kepentingan, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” tutur Eko.
Melalui kegiatan Policy Talks ini, BSK Hukum menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya analis kebijakan yang profesional, inovatif, dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
