
TOMOHON – Penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata menjadi langkah penting dalam memperkuat identitas Kota Tomohon sebagai Kota Bunga. Hal ini dibahas dalam rapat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Tomohon tentang Kota Bunga, Rabu (18/11), di Ruang Rapat Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menugaskan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Raywaya Lasut dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Michael Pangemanan untuk mengikuti pembahasan tersebut. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon, Judhistira Siwu, dan dimoderatori Sekretaris Dinas, Chrisnaldus Roring.
Dalam pembukaan, Judhistira Siwu menyampaikan sejumlah hasil pembahasan bersama Panitia Khusus DPRD Kota Tomohon. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain gagasan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk mengelola penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF), serta mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya.
Menanggapi hal tersebut, tim perancang Kanwil Kemenkum Sulut menilai gagasan yang disampaikan memiliki potensi untuk mendukung pengelolaan kegiatan. Namun, usulan tersebut perlu dikaji bersama perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap tugas dan fungsi organisasi pemerintahan.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan penelaahan draf Ranperda pasal demi pasal. Tim perancang memberikan masukan untuk menyelaraskan teknik penyusunan dan substansi rancangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan beserta perubahannya.
Hasil pembahasan ini akan menjadi bahan bagi Dinas Pariwisata dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon dalam melanjutkan pembahasan bersama Pansus DPRD Kota Tomohon. Keterlibatan Kanwil Kemenkum Sulut diharapkan dapat mendukung penyusunan regulasi yang selaras dengan ketentuan hukum serta kebutuhan pengembangan pariwisata Kota Tomohon.


