BOLTIM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Kurniaman Telaumbanua melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Veiby Koloay melaksanakan koordinasi Pendampingan Pemenuhan Data Dukung IRH di Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur dan Analisis Strategi Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM di Polres Bolaang Mongondow Timur, Jumat (25/4).

Kadiv P3H yang hadir bersama tim diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Handry Tawidjojo dan Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Timur Golfried Pakpahan di Ruang Bagian Hukum Setda Kab. Boltim dan Ruang Kapolres Boltim.

Mengawali koordinasi, Kadiv P3H berterima kasih kepada Kabag Hukum Setda Kab. Boltim beserta jajaran dan Kapolres Boltim beserta jajaran yang telah menerima kunjungan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kanwil Kemenkum Sulut.

"Kedatangan kami dilakukan untuk berkoordinasi tentang pendampingan dalam rangka pemenuhan data dukung IRH Kab. Boltim dan pada Kapolres Boltim terkait permintaan data atau informasi terkait permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur," ucap Kadiv P3H.

Lebih lanjut, Kadiv P3H mengatakan bahwa koordinasi ini dilakukan untuk memastikan tercapainya nilai yang maksimal bagi daerah. Adapun data permasalahan hukum dari Polres Boltim tersebut akan digunakan sebagai bahan input dalam aplikasi SIPKUMHAM dan dapat menjadi informasi penting bagi kegiatan penyuluhan hukum di Kanwil Kemenkum Sulut.

Kabag Hukum Setda Boltim menyampaikan bahwa untuk saat ini Kab. Boltim senantiasa memerhatikan pemenuhan data dukung IRH, namun Kab. Boltim masih terkendala dengan pelaksanaan bimbingan teknis terkait penguatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum.

Kapolres Boltim menyampaikan bahwa saat ini permasalahan hukum yang cukup banyak terjadi yakni tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan tarkam. Kapolres Boltim juga menyampaikan bahwa guna pencegahan terjadinya beragam tindak pidana di Kab. Boltim, pihaknya merencanakan untuk melaksanakan berbagai perlombaan yang akan meningkatkan partisipasi anak muda dalam kegiatan positif.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menuntaskan proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada tanggal 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025.

“Telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 tanggal 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku,” ujar Supratman, Kamis (24/04/2025) di gedung Kemenkum Jakarta.

Lulusan doktor Universitas Muslim Indonesia ini menyebut tim kerja harmonisasi terdiri dari perwakilan Kemenkum, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik, BP Tapera, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Bank Tabungan Negara.

Dalam rapat tim kerja, terdapat tiga poin penting yang dibahas. Pertama, pencantuman “besaran penghasilan” ke dalam judul RPermen tersebut. Kemudian, pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam bab tersendiri. Dan poin ketiga yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang perseorangan.

“Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR,” katanya.

Menkum berharap terbitnya peraturan ini dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo untuk membangun tiga juta rumah.

“Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan,” ujar Menteri yang akrab disapa Bang Maman ini.

Untuk diketahui, harmonisasi merupakan salah satu fungsi Kemenkum yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kerja sama ini diharapkan dapat meluaskan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program jaminan kesehatan.

Nota kesepahaman tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN ini nantinya akan menjadi pedoman, serta dasar kerja sama antara kedua lembaga dalam meningkatkan partisipasi pengguna layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual terhadap program JKN.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan ruang lingkup nota kesepahaman meliputi sosialisasi, publikasi, dan edukasi mengenai program JKN; pertukaran data dan informasi yang relevan; sinergi dalam pelaksanaan program-program strategis masing-masing pihak; serta kerja sama lainnya yang akan disepakati kemudian.

“Ruang lingkup ini tentu tidak sekadar soal pertukaran data, tapi juga kolaborasi program antara Kemenkum dan BPJS Kesehatan. Itu bisa kita lakukan. Saya mengapresiasi semua yang kita lakukan, tentu semata-mata demi kemaslahatan bangsa dan negara,” kata Supratman usai menandatangani nota kesepahaman bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Kamis (24/04/2025) di kantor pusat BPJS Kesehatan.

Kemenkum, lanjut Supratman, sebagai kementerian yang bertanggungjawab di bidang hukum, berkepentingan untuk memberikan dukungan kepada seluruh kementerian/lembaga negara. Dukungan tersebut di antaranya terkait perubahan-perubahan regulasi untuk menguatkan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, termasuk BPJS.

“Kita akan memberi dukungan menyangkut kebutuhan BPJS Kesehatan, mungkin di kemudian hari akan ada perubahan-perubahan di bidang regulasi yang memperkuat posisi BPJS Kesehatan untuk terus bisa menjalankan fungsinya sesuai amanat dari BPJS Kesehatan ataupun juga Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” ujar Supratman.

“Terkait dengan kolaborasi program, tentu BPJS Kesehatan punya program-program yang bisa kita sinergikan, yang memberikan nilai edukasi, literasi kepada masyarakat tentang pentingnya gotong-royong untuk membangun bangsa ini supaya menjadi lebih sehat,” lanjutnya.

Melalui kerja sama ini, juga diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran peserta baru JKN, maupun kepatuhan dari peserta dan pemberi kerja, serta memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses yang layak terhadap perlindungan kesehatan. Sebagai informasi per 1 April 2025, jumlah peserta program JKN mencapai lebih dari 279,6 juta jiwa atau setara 98,13 persen dari total penduduk.

“Sekarang di Kemenkum kita punya layanan administrasi hukum umum, serta layanan kekayaan intelektual. Mungkin ada data yang bisa dihubungkan atau diintegrasikan antara Kemenkum dengan BPJS Kesehatan untuk melengkapi data kepesertaan yang kurang dua persen, dan sekaligus menjaga kepesertaan itu bisa tetap bertahan, jangan sampai berkurang. Tentu Kemenkum akan memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan di Kemenkum,” jelas Supratman.

Sementara itu Ghufron berharap ke depan, kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan program JKN. Misalnya pemanfaatan data yang relevan dan akurat dari Kemenkum, BPJS Kesehatan akan dapat mengidentifikasi segmentasi masyarakat yang belum terjangkau oleh program ini.

“Artinya, hampir seluruh penduduk Indonesia telah terlindungi oleh jaminan kesehatan. Dengan kerja sama ke depannya kami harapkan kualitas dari cakupan kepesertaan semakin baik," ucap Ghufron.

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi kedua instansi dalam meningkatkan partisipasi pemohon pelayanan administrasi hukum umum dan pelayanan kekayaan intelektual dalam program JKN. Adapun pelaksanaan nota kesepahaman yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang bersifat teknis.

JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Kurniaman Telaumbanua, menyampaikan capaian kinerja instansinya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, di ruang kerja Sekjen, Kamis (24/4).

Dalam kunjungan tersebut, Kurniaman memaparkan capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Sulut selama Triwulan I Tahun 2025. Beberapa capaian penting yang disampaikan antara lain: pencanangan Zona Integritas (ZI) dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, penandatanganan kesepakatan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota serta DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, penguatan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pendirian Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan, serta upaya mendorong peningkatan kualitas layanan dan kesadaran masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah Sulut.

Selain menyampaikan capaian internal, Kurniaman juga melaporkan hasil kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke wilayah Sulawesi Utara. "Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kanwil Kemenkum Sulut dan mendorong agar terus berinovasi serta menciptakan terobosan berbasis teknologi informasi, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas dan kemudahan layanan publik," ujar Kurniaman.

Menanggapi laporan tersebut, Sekjen Nico Afinta menyampaikan apresiasinya atas kinerja yang telah dicapai oleh Kakanwil beserta jajaran. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program dan inovasi yang dirancang oleh Kanwil Kemenkum Sulut, serta mengingatkan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan secara optimal.

Manado (23/04) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum aktif mengambil peran dalam memastikan kualitas produk hukum daerah di Provinsi Sulut dengan menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua rancangan peraturan penting milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Rapat yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Bupati Bolsel ini fokus pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolsel tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulut, Veiby Sinta Koloay, membuka langsung jalannya rapat secara virtual. Dalam sambutannya, beliau menekankan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Sulut dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan peraturan yang berkualitas dan sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

Tim dari Kanwil Kementerian Hukum Sulut yang hadir, termasuk Koordinator Fungsional Perancang F.A. Hendra Zachawerus, secara seksama melakukan telaah terhadap kedua rancangan peraturan tersebut. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolsel, Rikson Paputungan, yang turut hadir bersama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Evi Hastuti dan jajaran, menyampaikan urgensi kedua produk hukum ini dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Beliau mengapresiasi peran Kanwil Kementerian Hukum Sulut dalam memberikan masukan konstruktif.

Dalam proses harmonisasi yang dipimpin oleh F.A. Hendra Zachawerus, tim perancang Kanwil Kementerian Hukum Sulut memberikan perhatian khusus pada aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini bertujuan untuk memastikan kedua rancangan peraturan tersebut memiliki kepastian hukum dan mudah diimplementasikan.

Rapat intensif ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara sebagai bentuk kesepakatan atas proses harmonisasi yang telah dilaksanakan. Kanwil Kementerian Hukum Sulut akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi setelah Pemerintah Kabupaten Bolsel mengunggah draf perbaikan hasil rapat melalui aplikasi Harmonjo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kementerian Hukum Sulut untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui produk hukum yang berkualitas.