MANADO - Pelaksanaan “Sulut Riset & Inovasi Expo 2025” resmi ditutup pada Kamis malam (20/11) oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus.

Penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh berbagai instansi, pelaku inovasi, serta peserta pameran dari berbagai sektor.

Di hari terakhir penyelenggaraan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara tetap menyediakan layanan konsultasi Kekayaan Intelektual.

Layanan diberikan dalam bentuk penjelasan dasar mengenai prosedur pendaftaran Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain Industri bagi pengunjung yang membutuhkan informasi.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara melalui Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Lieta Eva Ondang, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam expo ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual serta meningkatkan akses terhadap layanan KI.

"Melalui partisipasi ini, Kanwil Kemenkum Sulut berharap penyampaian layanan dan informasi KI dapat membantu masyarakat memahami pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual," ujar Lieta.

Layanan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulut dalam mendukung penguatan riset, inovasi, dan pengembangan produk kreatif di Sulawesi Utara.

Manado – Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan XIX, XX, dan XXI resmi ditutup pada Kamis, 20 November 2025. Penutupan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diselenggarakan oleh Balai Diklat Sulawesi Utara.

Kegiatan penutupan ini menjadi momen penting terutama bagi peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang mengikuti rangkaian pelatihan secara penuh. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Denny Porajow, serta para CPNS Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang turut didampingi oleh Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Frienty Wine Debora Teneh.

Penutupan Latsar dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Mutia Farida, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa Latsar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter ASN yang berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan kerja dan teknologi.

Kepala Pusbanglat Tekpim Mutia Farida juga memberikan apresiasi atas komitmen peserta dalam menyelesaikan seluruh pembelajaran, baik yang dilaksanakan secara synchronous maupun asynchronous, serta menekankan pentingnya penguatan kompetensi setelah kembali ke unit kerja masing-masing.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, para CPNS Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara diharapkan semakin siap menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berkualitas, menjunjung tinggi integritas, dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi.

TALAUD – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Talaud pada Rabu (19/11). Kedatangan Kakanwil diterima oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Anisa Gretsya Bamnungan, di Kantor Bupati Talaud.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Hendrik Siahaya, serta tim Kanwil Kemenkum Sulut.

Sebagai wilayah perbatasan terdepan NKRI, Pemkab Talaud menegaskan pentingnya dukungan dalam penguatan hukum. Dalam kesempatan ini, Pemkab menyampaikan bahwa sinergi dengan Kemenkum sangat strategis untuk memperkuat pelayanan dan pembinaan hukum di daerah.

Wakil Bupati dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai beranda terdepan NKRI membutuhkan dukungan penuh dalam penguatan hukum. "Kami sangat mengharapkan dukungan Kemenkum dalam harmonisasi peraturan daerah, pendampingan koperasi Merah Putih, dan penguatan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu melalui Posbankum,” paparnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemkab berkomitmen mendukung agenda strategis nasional. “Kami siap bekerja sama dalam penguatan regulasi, peningkatan layanan publik, dan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Harapan kami, pelayanan hukum di Talaud semakin optimal dan mampu memberi rasa aman serta keadilan bagi seluruh masyarakat," ujar Wabup.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Kurniaman Telaumbanua menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah daerah Kab. Kep. Talaud. “Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Ini merupakan kehormatan bagi kami dapat berkunjung ke Talaud.”

Kakanwil kemudian memaparkan alasan kunjungan, yang salah satunya adalah untuk memperkuat program strategis pemerintah. “Kami datang untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri, sekaligus memohon dukungan Pemkab dan Forkopimda sebagai bagian dari program pemerintah, khususnya Astacita ke-7 Presiden, yaitu memperkokoh reformasi politik, hukum, dan birokrasi,” ucap Kakanwil.

Ia menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum) adalah implementasi nyata dari agenda nasional tersebut. “Posbankum merupakan wujud keadilan berakar rumput. Kita ingin mendekatkan akses keadilan sampai ke desa dan kelurahan. Saat ini Posbankum sudah terbentuk 100% di 22 provinsi dan diresmikan oleh Menteri Hukum,” tambahnya.

Kakanwil juga menegaskan bahwa layanan Posbankum tidak hanya bersifat konsultatif. “Masyarakat dapat berkonsultasi hukum, dan bagi yang membutuhkan bantuan hukum litigasi namun tidak mampu, kami melalui kantor wilayah akan memberikan bantuan hukum melalui PBH yang terakreditasi di wilayah Sulut," sambungnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan Posbankum menjadi semakin relevan menjelang berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. “Posbankum juga sejalan dengan konsep keadilan restoratif. Ke depan, kepala desa akan berperan lebih besar dalam mediasi sengketa hukum di masyarakat,” terangnya.

Selain Posbankum, isu kewarganegaraan juga menjadi agenda utama. Terdapat dua kelompok masyarakat yang perlu ditangani secara cermat di wilayah perbatasan. Kakanwil menjelaskan mengenai PPDS (Persons of Philippines Descent) adalah warga keturunan Filipina di Indonesia, sedangkan PIDS (Persons of Indonesian Descent) adalah warga keturunan Indonesia di Filipina.

Ia menegaskan pentingnya memastikan kepastian status kewarganegaraan. “Kami akan berkoordinasi dengan Disdukcapil agar tidak ada satu pun warga yang tidak jelas status kewarganegaraannya. Jika memenuhi syarat, kita akan berikan penegasan kewarganegaraan,” terang Kakanwil.

Kakanwil menutup sambutannya permohonan sinergi lintas sektor. “Kami mohon dukungan pemerintah daerah dan Forkopimda dalam mengemban tugas kita masing-masing.”

Kadiv PP3H secara teknis memaparkan perkembangan pembentukan Posbankum di Talaud. “Posbankum merupakan sarana konsultasi hukum sekaligus bantuan hukum bagi masyarakat. Sangadi atau Kapitalau akan berperan sebagai juru damai, didampingi oleh paralegal yang pelatihannya akan kami selenggarakan bersama MA, Kemendagri, dan Kemendes,” ungkap Kadiv P3H.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga menyerahkan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk Kerajinan Kerawang Moronge kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud. Penyerahan dilakukan langsung kepada Wakil Bupati sebagai simbol pengakuan negara atas kekayaan budaya lokal Talaud.

Turut hadir: Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Yohanis Kamagi, unsur Forkopimda, pejabat eselon II Pemkab Talaud, serta para camat se-Kabupaten Kepulauan Talaud.

Manado — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Kurniaman Telaumbanua melalui Kepala Tata Usaha dan Bagian Umum, Denny Porajow mendorong pembentukan Posbankum dan Kadarkum di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rabu (19/11).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Frans Porawouw, memberikan apresiasi tinggi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dinilai sangat strategis bagi masyarakat kepulauan.

Dalam sambutannya, Porawouw menekankan bahwa penyuluhan hukum merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan. Menurutnya, pembangunan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan budaya hukum di tengah masyarakat.

Porawouw menambahkan bahwa keberadaan pos bantuan hukum di berbagai wilayah menjadi jembatan penting bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses keadilan secara mudah dan merata. Penyuluhan hukum juga dinilai sebagai sarana efektif dalam menanamkan nilai kepercayaan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

hukum dan kelompok sadar hukum di wilayah masing-masing. Kolaborasi pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat, katanya, akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan kepulauan yang lebih kuat dan responsif.

“Dengan sinergi yang baik, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum, berdaya, dan siap mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan,” ujarnya dalam sambutan.

Porawouw kembali menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan penyuluhan hukum ini. Porawouw berharap kegiatan tersebut membawa manfaat besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjadi bagian dari upaya bersama membangun Sangihe yang lebih maju dan berkeadilan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Jhon Lianto Tobiling dengan topik “Warisan : Berkat atau Pedang ?”.

Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Kurniaman Telaumbanua yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Lieta Ondang meghadiri Kegiatan Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 Tahun 2025, Rabu (19/01).

Kegiatan dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Sulut Denny Mangala, Jajaran Ditjen Imigrasi Sulut, Jajaran Ditjen Pemasyarakatan Sulut serta Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara.

Kepala Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara Rhamdani membacakan sambutan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto yang menyampaikan bahwa tema Hari Bakti Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 yaitu “Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian untuk Bangsa,” mengajak kita untuk semakin memantapkan arah, memperkuat disiplin, mengokohkan integritas, dan menyelaraskan langkah ke depan. Perjalanan kita di tahun kedua akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Akan tetapi, peluang besar bagi transformasi pelayanan publik, penegakan hukum, dan pembangunan kapasitas nasional juga akan didapatkan oleh institusi kita.

“Mari kita jadikan Hari Bakti ini sebagai awal dari suatu proses untuk memperkuat budaya kerja yang adaptif, dan berorientasi hasil, mengembangkan transformasi digital yang berdampak langsung pada peningkatan layanan, menegakkan integritas sebagai pilar utama reformasi birokrasi, meningkatkan koordinasi dengan seluruh mitra kerja,
baik di tingkat pusat maupun daerah, memastikan seluruh aparatur mampu bergerak dalam satu arah, satu visi, dan satu semangat
perubahan, bekerja lebih cepat, lebih cermat, lebih bersih, dan lebih berdampak,” pungkas Menteri Imipas.

Sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Sulut Denny Mangala. Dalam sambutannya mengajak untuk terus melakukan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjem Imigrasi Sulut serta Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut. “Jadikan momentum hari bhakti Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sabagai pemicu semangat untuk terus berinovasi dalam pelayanan, memperkuat nilai kemanusiaan, dan meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujarnya diakhir sambutan.