Manado (28/08) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, melalui tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan harmonisasi terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Bertempat di Ruang Rapat Harmonisasi, kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto dan dihadiri oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulut serta perangkat daerah terkait sebagai pemrakarsa.

Selama proses berlangsung, dilakukan pembahasan terhadap substansi dan struktur redaksional dari masing-masing rancangan, termasuk sinkronisasi dengan ketentuan hukum sektoral dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rancangan peraturan dapat segera difinalisasi dan ditetapkan sesuai prosedur, serta menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

MANADO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono dan tim Bidang Kekayaan Intelektual mengikuti rapat persiapan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis Salak Pangu Kabupaten Minahasa Tenggara, Kamis (28/8).

Rapat persiapan yang digelar secara daring ini digelar oleh Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis. Dalam rapat tersebut, dilakukan persiapan pemeriksaan substantif secara daring sebelum pelaksanaan pemeriksaan substantif pada Bulan September mendatang.

Analis KI Madya, Kuswardhanti Ariwati Rahayu membeberkan data dukung administratif yang harus disiapkan untuk pelaksanaan pemeriksaan substantif, diantaranya: pengisian kuesioner, pembuatan presentasi (Power Point), serta penentuan lokasi pelaksanaan zoom meeting saat pemeriksaan substantif secara daring.

"Proses pemeriksaan substantif daring terdiri atas tiga tahapan, yaitu: pembukaan, sesi pemeriksaan, dan sesi evaluasi," ujar Kuswardhanti.

Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan dari Fujiyati tentang tata cara penyajian presentasi pemeriksaan substantif dan pengisian formulir permohonan pemeriksaan substantif indikasi geografis bidang sumber daya alam yang harus diisi oleh Kanwil Kemenkum Sulut.

MANADO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tahap V bagi Kabupaten Minahasa, Kamis (28/8).

Dalam penyuluhan Tahap V yang digelar di Aula Sam Ratulangi ini, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Pesta Lumbanbatu menyampaikan materi berjudul Urgensi Pos Bantuan Hukum.

"Posbakum hadir sebagai solusi ketika masyarakat tidak mampu membutuhkan bantuan hukum namun terbentur biaya tinggi. Dengan adanya Posbakum, masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis, khususnya melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan," ungkap Pesta.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Kabupaten Minahasa berpotensi besar untuk mengembangkan program ini, seperti Kota Manado. "Kami berharap tahun depan Kabupaten Minahasa bisa ikut berkompetisi dalam program Desa/Kelurahan Sadar Hukum,”sambungnya.

Saat ini, di Kabupaten Minahasa baru terdapat satu Posbakum, yakni di Kecamatan Pineleng, Kanwil Kemenkum Sulut mendorong agar semakin banyak pos bantuan hukum berdiri di desa dan kelurahan agar layanan hukum bisa lebih menjangkau mesyarakat.

Setelah penyampaian materi, kegiatan berlanjut ke pendampingan/asistensi Pembuatan SK Posbankum dan SK Kadarkum.

MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menghadiri secara virtual Diskusi Strategi Kebijakan Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan terkait Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Lampung, Kamis (28/8).

Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan dari Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, yang disampaikan secara virtual. Dalam arahannya, Dwi menekankan bahwa evaluasi kebijakan merupakan bagian penting dari proses penyempurnaan regulasi agar dapat terus menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Lampung, Benny Daryono, juga menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif. “Implementasi Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 membutuhkan dukungan bersama. Dengan koordinasi yang baik, aturan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha, sekaligus menjaga kepastian hukum di daerah,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Muhammad Faiz Aziz, yang mengungkapkan bahwa hambatan adaptasi teknologi masih menjadi isu di beberapa daerah. “Bagi sebagian pelaku usaha, terutama di daerah yang akses teknologinya terbatas, digitalisasi proses pendirian badan hukum masih menjadi tantangan,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa potensi penyalahgunaan kemudahan pendirian badan hukum harus menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

Diskusi ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan kondusif. Kegiatan ini sekaligus mencerminkan sinergi nyata antarinstansi dalam meningkatkan kualitas regulasi, sejalan dengan program prioritas pemerintah di bidang hukum dan perekonomian.

MANADO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) menggelar Penyuluhan Hukum tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tahap IV di Kabupaten Minahasa, Rabu (27/8).

Dalam penyuluhan Tahap IV ini, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Jhon Lianto Tobiling menyampaikan materi tentang Pembentukan Posbankum dan Kadarkum, serta Penyuluhan Hukum berjudul Keadilan Restorative menuju Sistem Hukum yang Memulihkan. "Kami harap Bapak/Ibu para Kepala Desa/Lurah dapat membentuk Posbankum di wilayahnya serta membentuk Kelompok Kadarkum yang aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum (sosialisasi)," pesan Jhon.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Sam Ratulangi tersebut, Jhon turut menyampaikan tahapan yang akan dilalui paska pembentukan Kelompok Kadarkum. "Kelompok Kadarkum Desa/Kelurahan akan dilakukan pembinaan untuk selanjutnya menuju Desa/Kelurahan Binaan melalui Keputusan Bupati. Pembinaan terus dilakukan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum, Temu Sadar Hukum dan kegiatan lainnya hingga sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Keputusan Gubernur," sambungnya.

Jhon juga menyampaikan mengenai Keadilan Restorative menuju Sistem Hukum yang Memulihkan, ia menekankan bahwa pentingnya peran Kepala Desa dalam penerapan Restorative Justice pada KUHP yang baru. Setelah penyampaian materi dari Penyuluh Hukum, kegiatan berlanjut ke tahapan pendampingan/asistensi Pembuatan SK Posbankum dan SK Kadarkum.