
Manado – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penyesuaian regulasi di daerah. Pembahasan ini menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dengan pengaturan di tingkat daerah, Selasa (13/10).
Dalam kegiatan tersebut, KemenPANRB diwakili oleh Yuliani, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dan Muhammad Iqbal, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Keduanya memaparkan pentingnya peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai penghubung dalam menyosialisasikan kebijakan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Luasnya cakupan wilayah dan banyaknya pemerintah daerah menjadi tantangan dalam penyampaian informasi secara langsung, sehingga diperlukan dukungan dan koordinasi dengan Kantor Wilayah.
Sejumlah materi turut dibahas, antara lain pengelolaan konflik kepentingan, manajemen talenta, pelayanan publik, transformasi digital pemerintahan, serta sumber daya manusia aparatur. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyesuaikan regulasi terkait pengelolaan konflik kepentingan dan manajemen talenta agar selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, KemenPANRB menyampaikan metode penyusunan peraturan dalam bentuk satu naskah yang menggabungkan peraturan dasar beserta perubahannya. Metode ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap ketentuan yang masih berlaku, mendukung proses harmonisasi, serta memudahkan pemerintah daerah memperbarui regulasi ketika terjadi perubahan.
Bagi Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara, koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran dalam fasilitasi harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah. Sinergi dengan KemenPANRB diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi kebijakan sekaligus mendukung penyusunan regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.
Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara terus mendorong kolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung harmonisasi regulasi yang efektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


