
MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Alex Cosmas Pinem, menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dalam sambutannya, Alex menekankan pentingnya penyusunan produk hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap rancangan peraturan daerah perlu disusun dengan memperhatikan landasan hukum, substansi pengaturan, dan dampak penerapannya.
“Penyusunan peraturan daerah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat. Regulasi yang dibentuk diharapkan tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Alex.
Ia juga menyoroti pentingnya mencermati perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam merumuskan ketentuan dan sanksi dalam rancangan peraturan daerah. Hal tersebut diperlukan agar regulasi yang disusun memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
“Dalam penyusunan produk hukum daerah, kita perlu melihat kesesuaian setiap ketentuan dengan peraturan yang berlaku. Aspek keadilan, kondisi sosial, dan efektivitas pelaksanaan juga harus menjadi perhatian agar peraturan yang dihasilkan dapat diterapkan dengan baik,” tambahnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Frangky A. Hendra Zachawerus.
Melalui konsultasi dan koordinasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mendukung upaya penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar selaras dengan peraturan perundang-undangan, memiliki landasan hukum yang kuat, serta mampu mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


