
Manado – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Hendrik Siahaya, bersama jajaran Bidang AHU dan petugas layanan helpdesk mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang diselenggarakan oleh Otoritas Pusat Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Selasa (21/7).
Rapat tersebut membahas persiapan implementasi layanan Fast-Track Apostille serta penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan Apostille. Dalam pembekalan disampaikan bahwa tarif layanan Apostille reguler mengalami penyesuaian dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per dokumen.

Selain itu, Ditjen AHU juga memperkenalkan layanan baru Fast-Track Apostille dengan tarif Rp500.000 per dokumen. Melalui layanan ini, proses penerbitan Apostille dapat diselesaikan dalam waktu satu hari kerja, sedangkan layanan reguler tetap diselesaikan paling lama tiga hari kerja.
Melalui keikutsertaan dalam pembekalan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus mempersiapkan implementasi kebijakan terbaru agar layanan Apostille dapat diberikan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.


