
MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengikuti program PASTI Ada Solusi Episode 19 yang diselenggarakan Kementerian Hukum Republik Indonesia dari Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (2/10).

Kegiatan diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Denny Porajow secara virtual.
Program PASTI Ada Solusi menjadi ruang dialog antara Kementerian Hukum dengan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun pengaduan terkait layanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta respons terhadap setiap pengaduan masyarakat. Menurutnya, setiap pengaduan perlu mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.

“Sekecil apa pun pengaduan dan sebanyak apa pun pengaduan yang masuk, itu bukan persoalannya. Yang menjadi perhatian kita adalah jangan sampai masih ada masyarakat yang mengadu. Kita berharap ke depan masyarakat dapat merasakan pelayanan Kementerian Hukum secara baik, terukur, dan dapat diprediksi,” ujar Supratman.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Hukum terus melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan, termasuk melalui penguatan digitalisasi dan penerapan peta jalan proses bisnis. Langkah tersebut diarahkan agar setiap tahapan pelayanan memiliki standar waktu yang jelas dan dapat dipantau.

“Kalau waktu verifikasi ditentukan selama 14 hari, maka 14 hari itu adalah waktu maksimum. Kalau kita bisa menyelesaikannya dalam waktu satu hari, itu menjadi prestasi bagi teman-teman yang memberikan pelayanan,” jelasnya.
Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai pertanyaan dan pengaduan yang berkaitan dengan layanan administrasi hukum, kenotariatan, bantuan hukum, kekayaan intelektual, hingga kewarganegaraan. Setiap persoalan diarahkan untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari unit kerja yang memiliki kewenangan.
Melalui program PASTI Ada Solusi, Kementerian Hukum terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan publik yang responsif, terukur, dan memberikan kepastian.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara turut mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan pelayanan di daerah dengan kebijakan dan arahan Kementerian Hukum.


