
MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (2/9).
Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Denny Porajow, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling.
Rapat Paripurna tersebut memiliki sejumlah agenda, yakni penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026.
Agenda lainnya meliputi penyampaian laporan kinerja Alat Kelengkapan DPRD serta laporan pelaksanaan reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026. Rapat Paripurna sekaligus menjadi penanda berakhirnya Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 dan dimulainya Masa Persidangan Pertama Tahun 2026.
Keikutsertaan Kemenkum Sulut dalam Rapat Paripurna ini merupakan bentuk partisipasi dan koordinasi kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui kehadiran dalam berbagai agenda pemerintahan daerah, Kemenkum Sulut terus membangun sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Sulawesi Utara.


