
Kotamobagu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, turut serta dalam pelaksanaan Audit Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) secara on-site bagi Notaris di Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dilaksanakan pada 24–25 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Hendrik Pagiling didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Hendrik Siahaya. Kehadiran jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Sulut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris, khususnya dalam penerapan PMPJ.
Audit PMPJ dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris serta Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Nomor W.25.UM.01.01-3416 tanggal 17 September 2026.

Dalam pelaksanaannya, Tim Kantor Wilayah melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris. Pemeriksaan meliputi ketersediaan dokumen dan data pengguna jasa, pelaksanaan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa, penilaian serta pengelompokan risiko, hingga pemantauan transaksi.
“Penerapan PMPJ harus dilakukan secara tertib dan konsisten. Melalui audit ini, kami ingin memastikan kewajiban Notaris terlaksana sesuai ketentuan sekaligus memberikan pembinaan terhadap hal-hal yang masih perlu diperbaiki,” ujar Hendrik Pagiling.

Selain melakukan pemeriksaan, Tim Kanwil turut menghimpun dokumen yang diperlukan sebagai data dukung pelaporan PMPJ sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Notaris dalam penerapannya. Terhadap hasil pemeriksaan, Tim Kanwil memberikan arahan dan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kepatuhan Notaris terhadap ketentuan yang berlaku.
Notaris juga diingatkan untuk memastikan seluruh dokumen PMPJ tersimpan secara tertib, lengkap, aman, dan mudah ditelusuri apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses pengawasan maupun pelaporan.

Pelaksanaan Audit PMPJ secara on-site di Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sulut dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan Notaris secara berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam penerapan PMPJ di wilayah Sulawesi Utara.


