
Manado – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, mengikuti Rapat Forum Validasi Awal Bersama Pemerintah Daerah terkait Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (29/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam memperkuat sinergi kelembagaan dengan pemerintah daerah melalui penguatan peran strategis Kantor Wilayah sebagai representasi Kementerian Hukum di daerah.
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto. Dalam arahannya disampaikan pentingnya penguatan posisi Kementerian Hukum di daerah, sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di bidang hukum, termasuk pembentukan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam forum tersebut, Hendrik Pagiling menyampaikan dukungannya terhadap penguatan peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda. Menurutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara telah menjalankan berbagai tugas strategis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, di antaranya melalui pelaksanaan harmonisasi rancangan produk hukum daerah, pembinaan hukum, serta penyuluhan hukum kepada pemerintah daerah dan masyarakat guna meningkatkan kualitas produk hukum dan kesadaran hukum di daerah.
Hendrik juga menegaskan bahwa keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam jajaran Forkopimda akan semakin memperkuat sinergi antarinstansi, memberikan pertimbangan hukum terhadap kebijakan strategis daerah, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum di daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia. Melalui forum ini dihimpun berbagai masukan dan pengalaman dari daerah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam rangka memperkuat peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.


