
Manado (20/05) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung secara hybrid melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Harmonisasi.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah, rapat dipimpin sekaligus dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, didampingi Tim Harmonisasi I yang terdiri dari Cherryl Wenur, Amelia Tindas, dan Yohan Tember.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas sinergi dan kerja sama yang terjalin dengan baik, khususnya dalam pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah. Ia menegaskan bahwa harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan peraturan yang disusun memiliki keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, rapat dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Abdul Nazaruddin Maloho, Kepala Bappelitbangda Aroman Talibo yang mengikuti secara daring, serta Kepala Bagian Hukum Abdul Haris Bangko bersama jajaran Bagian Hukum dan Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang telah memfasilitasi permohonan harmonisasi Ranperbup dimaksud. Ia menjelaskan bahwa perubahan RKPD Tahun 2026 disusun untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran perubahan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung lebih terarah, efektif, dan optimal.
Dalam pembahasan, Tim Harmonisasi I memberikan sejumlah catatan minor sebagai bahan penyempurnaan rancangan. Secara substansi, rancangan dinilai telah sesuai, namun secara teknis terdapat penyesuaian pada bagian dasar hukum, khususnya terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru.
Rapat harmonisasi berlangsung dengan baik dan lancar serta ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 akan ditindaklanjuti melalui penerbitan Surat Selesai Harmonisasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan dapat diunduh melalui aplikasi e-harmonisasi.


